Penyelesaian konflik di Papua menjadi barometer bagi keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia. Sikap pemerintah yang tak kunjung membuka dialog di Papua, tetapi justru memilih pendekatan keamanan untuk menanganni masalah Papua, adalah ironi di tengah arus demokrasi.
“Padahal demokrasi mengunggulkan dan mengedepankan langkah-langkah persuasif, dialog dan damai dalam menyelesaikan konflik,” kata Direktur Program Imparsial, Al Araf di Jakarta, Rabu (20/6).
Menurut Al Araf, sudah saatnya Presiden mengambil langkah baru yang lebih cerdas dan berani di dalam sisa masa pemerintahannya dengan berunding dengan rakyat Papua. “Kini persoalan Papua bolanya ada di Presiden sehingga penting untuk Presiden mengatakan tidak pada operasi militer dan mengiyakan dialog, “ katanya. Al Araf menagatakan, beragam konflik dan kekerasan di Papua tak bisa dilihat satu per satu oleh pemerintah pusat. Konflik dan kekersasan itu haru s dilihat dalam rangkaian yang utuh baik itu dari masa lalu dan masa kini, maupun konflik antarmasyarakat.
Dengan demikian. Kata Al Araf, kebijakan yang dibuat tidak lagi parsial dan tpo-bottom hanya dari pusat. Kebijakan yang dibuat haruslah merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan rakyat Papua.
Dialog menjadi penting mengingat konflik Papua memiliki penyebab baik soal ekonomi yang belum menyejahterakan rakyat Papua karena korupsi, politik ekonomi khusus yang gagal, marjinalisasi orang Papua, soal hukum, yakni penegakkan hukum dan hak asasi manusia yang amburadul, operasi militer yang terus berlangsung maupun persoalan sejarah Papua masuk RI.
Mediator
Gurbernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di Papua. Menurut Sultan, proses komunikasi dialogis merupankan satu-satunya cara untuk keluar dari jalan buntu perdamaian di Papua.
“Jika ada kesadaran dari masyarakat Papua untuk berdialog, kami siap memfasilitasi. Saya akan segera meminta izin kepada pemerintah untuk memfasilitasi dialog anatara masyarakat Papua dan pemerintah,” kata Sultan dalanm diskusi buku Angkat Pena demi Dialog Papua karangan Pater Neles Kebadabi Tebay Pr di Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu.
Sultan menceritakakn pernah melakukan upaya mediasi konflik beberapa tahun lalu saat terjadi konflik di Ambon, Maluku. Pada waktu itu, Sultan yang dianggap netral dipercaya mengumpulkan sekitar 300 kepala desa untuk melakukan dialog rekonsiliasi selama 2,5 tahun.
“Mereka datang ke Yogyakarta dan berdialog dengan penuh keterbukaan dan ternyata kepercayaan memang mampu menyelesaikan permasalahan. Mereka akhirnya bisa berdamai dan hidup rukun sampai sekarang,” kata Sultan.
Kemarin, konflik komunal antarwarga Kampung Harapan dan Amole di Distrik Kwamki Narama, Mimika, kembali terjadi. seorang warga tewas terpanah di dada. Adapun 11 warga Kampung Harapan terluka karena panah.
Sumber: Kompas Kamis, 21 Juni 2012
