Pemerintah Dinilai Perlu Mendorong Pradialog Untuk Papua
Pemerintah perlu mendorong upaya pradialog untuk mengatasi konflik di Papua karena upaya tersebut diharapkan dapat membawa solusi damai dan bermartabat bagi Papua, kata anggota Komisi I DPR TB. Hasanuddin.
“Yang perlu didorong untuk penyelesaian masalah Papua adalah upaya pradialog, dengan menarik senjata dan menghentikan operasi militer karena operasi militer tidak menyelesaikan masalah,” kata Hasanuddin dalam peluncuran buku Angkat Pena Demi Dialog Papua di Jakarta, Selasa [29/05].
Dia mengatakan, konflik yang melanda tanah Papua selama ini harus dilihat sebagai persoalan negara yang memerlukan penyelesaian dan pertanggungjawaban dari semua pihak seperti pemerintah, DPR, Polri, TNI, dan masyarakat non-Papua.
Hasanuddin menilai Papua dilanda oleh empat masalah besar yaitu perbedaan persepsi masalah integrasi, kegagalan pembangunan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat dan pendidikan, marjinalisasi terhadap masyarakat Papua, serta trauma keberlanjutan terhadap masalah hak asasi manusia (HAM).
Oleh karena itu, tambahnya, kekerasan yang terjadi di Papua harus segera diakhiri dan dilakukan pendekatan konkret dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden untuk Damai Papua Farid Husain mengatakan bahwa perdamaian adalah satu-satunya solusi akhir yang dapat mengakhiri konflik.
“Upaya untuk mencapai suatu perdamaian harus diawali dengan mendudukkan kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk berdialog dan mencapai kompromi. Setiap kompromi pasti memerlukan pengorbanan,” kata Farid Husain.
Farid menegaskan bahwa penyelesaian konflik melalui kekerasan hanya akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Oleh karena itu, dialog merupakan cara terbaik untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua.
“Kalaupun konflik selesai karena kekerasan, penghentian itu hanya semu. Layaknya api dalam sekam yang dengan mudah akan meledak lagi,” tegasnya.
Buku Angkat Pena Demi Dialog Papua merupakan kumpulan artikel opini tentang Dialog Jakarta-Papua yang ditulis oleh Neles Kebadabi Tebay, seorang pastor diosesan asal Papua.
Romo Neles Tebay mengatakan bahwa dialog tidak bisa dilakukan dalam semalam, namun secara bertahap dan berkesinambungan. “Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan relasi beradab antara semua pihak supaya Papua menjadi tanah damai,” katanya. (ant )
Sumber: www.beritasore.com, Selasa, 29 Mei 2012
Dialog Jakarta-Papua, Jalan Menuju Kedamaian Papua
KEKERASAN masih mewarnai Papua. Dalam lima bulan terakhir, Januari–Mei 2012 telah terjadi sekitar 15 aksi penembakan yang menewaskan warga sipil, anggota Polri, anggota Brimob, dan anggota TNI.
"Untuk mencari solusi terbaik atas semua persoalan tersebut, sejak lama orang Papua mengusulkan dialog agar penyelesaian persoalan Papua berlangsung dewasa, jujur, manusiawi, adil dan beradab," kata tokoh masyarakat Papua, Pastor Neles Tebay saat meluncurkan bukunya yang berjudul "Angkat Pena demi Dialog Papua" di Jakarta, Selasa (29/5).
Menurutnya, dialog Jakarta-Papua sangat penting untuk direalisasikan untuk menyelesaikan sejumlah masalah sosial budaya, hukum, ekonomi, politik sampai hak atas kehidupan yang layak menimbulkan banyak persoalan.
Koordinator Jaringan Damai Papua ini mengatakan pemerintah Indonesia telah setuju untuk membuka komunikasi dengan warga Papua. “Itu langkah terbaik. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen itu. Presiden SBY pada 11 November 2011 mengumumkan pentingnya dialog terbuka dengan rakyat Papua untuk menjernihkan persoalan di Papua untuk mencari opsi terbaik,” katanya.
Hanya saja, pola dialog itu harus diformulasikan secara jelas sehingga hasilnya maksimal. "Kebutuhan dialog, format, mekanisme serta agenda dialog itu harus jelas," kata Neles.
Untuk mencapai jalan menuju dialog Jakarta-Papua tersebut, kata Neles, pemerintah perlu membentuk tim dan diskusi yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, sehingga materinya dapat dipersiapkan dengan baik. "Dengan begitu kita sudah maju satu langkah. Harapannya dialog perlu dipersiapkan dengan baik dan matang," katanya.
Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra dalam pengantarnya pada buku berjudul "Angkat Pena demi Dialog Papua" mengatakan kekerasan demi kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan di Papua. "Hanya dialog yang dapat membukakan jalan menuju perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat di Papua. Karena itu harus ada keberanian dan kejujuran dari semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat di Jakarta untuk berdialog mencari penyelesaian terbaik bagi semua pihak," kata Azyumardi.
Sumber : www.jurnas.com, 29 Mei 2012
Wahid Institute Bahas Dialog Papua-Jakarta
The Wahid Institute, yaitu lembaga yang melanjutkan cita-cita dan perjuangan KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur membahas persoalan Papua dengan membedah buku “Angkat Pena Demi Dialog Papua” pada Selasa, (29/5) di Ball Room Hotel Akmani, Jalan Wahid Hasym, Jakarta.
Buku tersebut merupakan buah karya Pater Neles Tebay, Pr. Mulanya buku tersebut adalah kumpulan tulisan yang pernah diterbitkan di berbagai media cetak antara tahun 2001 hingga 2011. Gagasan yang dikemukakan Peter adalah dialog Papua-Jakarta.
“Pada prinsipnya semua mendukung gagasan ini, sekalipun dalam beberapa hal ada perbedaan. Karena itu, perlu dibicarakan secara terbuka di mana semua unsur terlibat untuk mempertajam apa yang dimaksudkan dengan dialog, apa maknanya dalam kehidupan berbangsa, terutama terkait persoalan Papua,” jelas Nurun Nisa, salah seorang panitia.
Tujuan bedah buku ini, sambung Nisa, adalah mempertajam pemahaman bersama tentang dialog Jakarta-Papua. Kemudian menemukan hal-hal penting yang diperlukan untuk menindaklanjuti janji dan harapan untuk dialog Jakarta-Papua. Selain itu, memperoleh dukungan seluas-luasnya dari bebagai kalangan untuk merealisasikan terlaksananya dialog Jakarta-Papua.
Bedah buku ini dibagi ke dalam tiga sesi dengan subtema tersendiri. Sesi pertama berlangsung mulai pukul 09.40-12.00 bertema “Dari Kebijakan ke Implementasi Dialog: Belajar dari Pengalaman Usaha-Usaha Perdamaian tanpa Kekerasan”.
Sesi ini berdasarkan perspektif dan usul konkret pemerintah. Pembicaranya adalah Farid Husein (Tokoh & Pegiat Perdamaian Indonesia) Albert Hasibuan (Dewan Pertimbangan Presiden bidang Politik, Hukum dan HAM) TB. Hasanuddin (Anggota Komisi I DPR-RI), dimoderatori Cornelius Purba (The Jakarta Post).
Sesi kedua mulai pukul 13.00-15.00, dengan tema “Dari Wacana ke Implementasi Dialog: Belajar dari Pengalaman Usaha-Usaha Perdamaian tanpa Kekerasan”. Sesi ini membidik pendapat dan usul konkret para akademisi, jurnalis, aktivis pluralisme. Pembicaranya Tamrin Amal Tomagola (Dosen Pasca Fisipol, UI) Ahmad Suaedy (Peneliti Senior The Wahid Institute) Tri Agung Kristanto (Editor bidang Politik-Kompas); dengan moderator Rahimah Abdulrahim (The Habibie Center).
Sesi ketiga mulai 15.10-17.00 bertema “Dialog, Jalan menuju Perdamaian tanpa Kekerasan: Dari Teks kepada Praksis Bersama Agama-agama dalam Konteks Menuju Papua Tanah Damai, Indonesia bangsa yang adil dan Beradab”. Sesi ini mengetengahkan perspektif dan usul konkret dari tokoh-tokoh agama. Pembicaranya Franz Magnis Suseno (STF-Driyarkara) Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidayatullah) AA. Yewangoe (Ketua PGI) dan Moderator Daniel Dhakidae (Prisma).
Bedah buku yang akan dimeriahkan Glenn Fredly dan Edo Edo Kondologit merupakan kerjasama Wahid Institute dengan berbagai lembaga, di antaranya Institut Dialog Antariman di Indonesia (Institut Dian/Interfidei) bersama-sama dengan Wahid Institut, Ma’arif Institut, Aliansi Nasional Bhinekka Tunggal Ika (ANBTI), Jaringan Antariman Indonesia (JAI), dan Demos.
Sumber: www.nu.or.id, Selasa, 29 Mei 2012
